Antara Pembangunan dan Keputusasaan: Jeritan Warga Dili yang Digusur

Di jalan-jalan dan lingkungan Dili hari ini, ada kegelisahan diam yang menyebar dari rumah ke rumah. Keluarga-keluarga bangun setiap pagi dengan bertanya-tanya apakah hari ini adalah hari ketika suara traktor berat akan tiba di depan pintu mereka. Para ibu mengumpulkan barang-barang mereka dalam ketidakpastian. Para ayah berdiri di luar rumah mereka, memandangi dinding yang mereka bangun dengan pengorbanan bertahun-tahun, khawatir bahwa sebentar lagi dinding itu mungkin hanya menjadi tumpukan beton pecah dan kayu di pinggir jalan.

Bagi banyak warga ibu kota Timor-Leste, terutama mereka yang terdampak penggusuran administratif yang dilakukan SEATOU sejak pertengahan 2023, hidup telah menjadi kondisi ketidakamanan yang permanen.

Gelombang Penggusuran

Ini bukan kasus-kasus terisolasi. Ini adalah bagian dari gelombang penggusuran berulang yang telah memengaruhi banyak keluarga. Sebagian orang telah menyaksikan rumah mereka dihancurkan. Yang lain terus menunggu dalam ketakutan, tidak tahu kapan giliran mereka akan tiba. Banyak yang tidak ditawari lahan pengganti. Sebagian besar tidak mendapatkan tempat tinggal pengganti. Beberapa keluarga, setelah kehilangan segalanya, dilaporkan dinaikkan ke truk dan diangkut ke arah kabupaten-kabupaten tanpa tujuan yang jelas atau solusi jangka panjang.

Ya, ada penyebutan kompensasi. Tetapi kompensasi itu sendiri telah menjadi sumber kebingungan dan penderitaan lain. Jumlahnya sering kali tidak mencerminkan tahun-tahun investasi dan pengorbanan yang dilakukan keluarga-keluarga. Prosedurnya tidak jelas. Waktunya tidak pasti. Transparansi tampak tidak memadai. Bagi orang-orang yang telah kehilangan rumah mereka, ketidakpastian itu sendiri adalah bentuk penderitaan lain.

Rumah bukan sekadar kayu, semen, dan atap seng. Rumah adalah kenangan. Stabilitas. Keamanan. Rasa memiliki. Di sinilah anak-anak tumbuh besar, di sinilah keluarga bertahan di masa-masa sulit, di sinilah orang-orang tua merasa terlindungi, dan di sinilah orang-orang bermimpi tentang masa depan.

Apa yang Diharapkan Rakyat dari Pemerintah Mereka

SEATOU bukan organisasi kriminal. Bukan geng. Bukan Mafia. Ia adalah lembaga pemerintah — bagian dari Pemerintah Konstitusional IX Timor-Leste. Sebagai demikian, rakyat secara wajar mengharapkannya bertindak bukan sekadar dengan otoritas, tetapi dengan kebijaksanaan, kemanusiaan, koordinasi, dan belas kasih.

Sebuah pemerintah seharusnya mewakili tingkat kecerdasan dan koordinasi terorganisir tertinggi dalam suatu bangsa. Dewan Menteri ada justru untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara bekerja sama secara harmonis demi kepentingan rakyat. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan, perumahan, dukungan sosial, infrastruktur, dan perencanaan wilayah tidak boleh berfungsi sebagai entitas yang tidak terhubung, bertindak secara independen tanpa mempertimbangkan konsekuensi manusiawi dari keputusan mereka.

Rakyat percaya — dan dengan alasan yang tepat — bahwa sebelum keluarga mana pun dipindahkan dari rumahnya, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan lahan alternatif untuk relokasi. Bukan janji-janji kosong. Bukan kemungkinan masa depan yang samar. Lahan nyata. Lokasi nyata. Disurvei dengan benar. Diamankan secara hukum. Dengan sertifikat yang sudah diterbitkan melalui otoritas kompeten yang bertanggung jawab atas Tanah dan Properti.

Inilah yang diharapkan rakyat dari negara yang berfungsi.

Pembangunan Tidak Boleh Meninggalkan Warga di Belakang

Tidak ada warga yang wajar yang menentang pembangunan nasional. Rakyat Timor-Leste memahami pentingnya jalan, sistem drainase, perencanaan kota, infrastruktur publik, dan modernisasi. Mereka memahami bahwa pembangunan terkadang memerlukan pengorbanan. Tetapi pengorbanan tidak bisa hanya dituntut dari orang-orang miskin sementara negara menawarkan sedikit kepastian sebagai imbalannya.

Pembangunan yang membiarkan warga terlantar di pinggir jalan tidak dapat dengan mudah disebut pembangunan untuk rakyat.

Propaganda pemerintah sering berbicara tentang melayani rakyat dan membangun masa depan yang lebih baik untuk masyarakat. Namun banyak warga yang terdampak mengajukan pertanyaan yang menyakitkan: rakyat yang mana? Rakyat nyata yang menderita hari ini? Atau rakyat khayalan dari masa depan yang tidak terdefinisi?

Menuju Model Kompensasi Sosial yang Manusiawi

Saat ini, pemerintah memiliki kesempatan bersejarah untuk menunjukkan bahwa deklarasinya tulus. Momen ini bisa menjadi bukti bahwa pembangunan nasional benar-benar berpusat pada martabat manusia.

Untuk alasan ini, banyak yang percaya bahwa pendekatan saat ini harus melampaui konsep sempit kompensasi moneter sederhana. Sebaliknya, Timor-Leste dapat mengadopsi konsep kompensasi sosial yang lebih luas dan lebih manusiawi — mirip dengan pendekatan yang dipromosikan selama pemerintahan Joko Widodo di Indonesia, di mana proyek-proyek pembangunan sering kali disertai dengan dukungan relokasi, perencanaan pemukiman kembali, dan manfaat praktis yang dimaksudkan untuk melindungi martabat dan kelangsungan hidup keluarga-keluarga yang terdampak.

Tentu saja, pendekatan semacam itu akan membawa implikasi keuangan yang lebih besar bagi Pemerintah. Menyiapkan lahan pengganti, membangun kawasan relokasi, menerbitkan sertifikat tanah yang sah, menciptakan infrastruktur dasar, dan mendukung keluarga selama masa transisi akan memerlukan investasi publik yang signifikan. Namun, berapa pun biaya finansialnya, pengeluaran semacam itu tidak bisa dan tidak boleh dipandang sebagai pemborosan. Sebaliknya, pengeluaran itu akan mewakili salah satu investasi paling terpuji dan manusiawi yang dapat dilakukan pemerintah untuk rakyatnya sendiri.

Biaya Kegagalan — dan Janji Keberhasilan

Sebuah negara pada akhirnya dinilai bukan hanya dari jalan yang dibangunnya atau gedung yang diresmikannya, tetapi dari cara ia memperlakukan warganya di saat-saat kerentanan dan pengorbanan. Jika pembangunan nasional menuntut komunitas tertentu untuk melepaskan rumah mereka demi kepentingan publik yang lebih luas, maka bangsa itu juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pengorbanan-pengorbanan itu menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik — bukan awal dari penderitaan yang berkepanjangan.

Tanpa relokasi dan perlindungan sosial yang layak, penggusuran dapat menghukum keluarga-keluarga pada jam, hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun ketidakpastian, kemiskinan, ketidakstabilan, dan trauma emosional sebelum ada kemungkinan pemulihan yang muncul. Pendidikan anak-anak mungkin terganggu. Mata pencaharian mungkin runtuh. Jaringan sosial mungkin hancur. Seluruh komunitas dapat kehilangan rasa aman yang membutuhkan puluhan tahun untuk dibangun.

Namun dengan sistem kompensasi dan relokasi yang manusiawi dan terencana dengan baik, proses yang sama justru bisa menjadi peluang pembaruan dan peningkatan. Keluarga-keluarga dapat berpindah ke perumahan yang lebih aman, komunitas yang lebih terorganisir, dan kepemilikan tanah yang diakui secara hukum. Trauma penggusuran dapat diubah menjadi harapan, stabilitas, dan kemajuan sosial. Apa yang bisa menjadi sumber kepahitan bagi generasi-generasi mendatang justru bisa menjadi simbol abadi dari tata kelola yang bertanggung jawab dan kepemimpinan yang penuh belas kasih.

Tindakan-tindakan seperti itu tidak akan terlupakan. Generasi mendatang akan mengingat bahwa ketika negara meminta rakyat untuk berkorban demi pembangunan nasional, negara tidak meninggalkan mereka setelahnya. Negara berdiri di samping mereka, melindungi mereka, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar melayani rakyat nyata Timor-Leste.

Kepercayaan Adalah Fondasinya

Ketika rumah-rumah lenyap tanpa alternatif yang kredibel, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar properti hancur: kepercayaan.

Namun demikian, meskipun ada ketakutan dan kekecewaan, harapan belum sepenuhnya hilang.

Rakyat masih berharap bahwa Pemerintah akan mendengarkan. Mereka masih berharap bahwa kebijaksanaan akan mengalahkan birokrasi. Mereka masih berharap bahwa pembangunan nasional dapat menjadi benar-benar inklusif dan penuh belas kasih. Mereka masih berharap bahwa negara akan mengingat bahwa tujuan pembangunan bukan sekadar membangun jalan dan struktur, tetapi untuk meningkatkan kehidupan manusia nyata.

Jika Pemerintah benar-benar mencari pembangunan demi kebaikan rakyat Timor-Leste, maka inilah saatnya untuk membuktikannya — bukan kepada penduduk masa depan yang khayali, tetapi kepada rakyat nyata yang menderita sekarang, khawatir sekarang, dan menunggu sekarang.