Ada sebuah kisah lama yang diceritakan di negeri yang jauh, di seberang lautan, tentang sebuah bangsa yang suatu hari menghadapi pilihan sulit antara pembangunan dan penderitaan manusia.
Ibu kota negeri itu telah tumbuh dengan pesat. Apa yang dulunya adalah jalan-jalan sempit yang dibangun untuk gerobak dan sepeda kini telah menjadi urat nadi yang padat penuh mobil, bus, sepeda motor, ambulans, dan truk. Setiap pagi, kemacetan membentang tanpa henti di seluruh kota. Para pekerja tiba terlambat. Anak-anak menghabiskan berjam-jam di dalam bus sebelum tiba di sekolah. Kendaraan darurat terjebak kemacetan. Bisnis merugi. Polusi meningkat. Frustrasi tumbuh.
Suatu hari, Kementerian Infrastruktur mengajukan sebuah proposal di hadapan Dewan Menteri: sebuah proyek pelebaran jalan besar-besaran yang dimaksudkan untuk mentransformasi ibu kota dan mempersiapkan bangsa menghadapi masa depan.
Juga hadir dalam rapat itu adalah Sekretaris Negara Bidang Toponimi dan Organisasi Perkotaan — sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas organisasi perkotaan dan pengelolaan wilayah.
Perdana Menteri mendengarkan dalam diam sementara para insinyur memproyeksikan peta-peta ke layar besar.
Perdana Menteri mengangguk perlahan.
Ruangan itu hening sejenak.
Perdana Menteri terdiam selama beberapa detik.
Kemudian ia mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya.
Ruangan menjadi hening total.
Sekretaris Negara Bidang Toponimi dan Organisasi Perkotaan langsung merespons.
Sekretaris Negara menundukkan matanya ke dokumen-dokumen di atas meja.
Sejenak, Perdana Menteri tidak berkata apa-apa.
Kemudian ia berbicara perlahan, suaranya tenang namun tegas.
"Sebuah lembaga negara tidak boleh berperilaku seperti koboi yang bertindak sendiri tanpa koordinasi dengan Pemerintah, seolah-olah pembangunan adalah pertunjukan pribadi atau pertunjukan satu orang. Pemerintah ada justru karena masalah nasional memerlukan koordinasi, kebijaksanaan, dan tanggung jawab bersama." — Perdana Menteri
Ia berpaling kepada para menteri yang berkumpul di sekeliling meja.
"Sebuah pemerintah tidak boleh pernah berbicara tentang pembangunan seolah-olah rakyat adalah hambatan yang menghalangi jalannya. Rakyat adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri." — Perdana Menteri
Ia berjalan menuju peta besar yang ditampilkan di tengah ruangan.
"Jika kita meminta keluarga-keluarga untuk mengorbankan rumah mereka demi masa depan bangsa, maka bangsa harus memastikan bahwa masa depan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya — bukan lebih buruk." — Perdana Menteri
Pada sore hari yang sama, Pemerintah membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Komisi Nasional Relokasi dan Transisi Kemanusiaan.
Dan Perdana Menteri menegaskan satu hal lagi dengan sangat jelas:
"Tidak ada lembaga yang akan melakukan penggusuran secara mandiri, tanpa koordinasi dengan Pemerintah secara keseluruhan. Organisasi perkotaan bukan sekadar tentang memindahkan struktur dari tanah. Ini tentang menata kehidupan manusia dengan bermartabat." — Perdana Menteri
Komisi tersebut tidak hanya terdiri dari para insinyur.
Arsitektur Baru Tanggung Jawab
Sekretaris Negara Bidang Toponimi dan Organisasi Perkotaan tetap bertanggung jawab atas aspek perencanaan perkotaan dan penyelarasan jalan dari proyek tersebut, namun setiap langkah operasional kini memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Kementerian Pertanahan dan Properti ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan lahan pengganti sebelum satu pun surat pemberitahuan penggusuran dapat diterbitkan. Setiap bidang tanah harus disurvei secara hukum, terhubung dengan infrastruktur dasar, dan dilengkapi dengan sertifikat tanah resmi yang siap diserahkan langsung kepada keluarga yang terdampak.
Kementerian Pendidikan diperintahkan untuk memetakan setiap anak usia sekolah yang terdampak oleh proyek tersebut. Mekanisme perpindahan sekolah disederhanakan. Rute transportasi diatur ulang. Penempatan sekolah baru dijamin sebelum relokasi dimulai. Perhatian khusus diberikan kepada siswa yang mempersiapkan diri untuk ujian nasional.
Kementerian Sosial mendirikan program bantuan transisi sementara bagi keluarga rentan, janda, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Bantuan pangan, dukungan hunian sementara, layanan konseling, dan tim relokasi disiapkan berbulan-bulan sebelumnya.
Kementerian Kesehatan mengerahkan petugas kesehatan komunitas ke area relokasi untuk memantau individu-individu rentan selama masa transisi.
Kementerian Keuangan diperintahkan untuk membuat mekanisme kompensasi yang transparan dengan jadwal, prosedur, sistem banding, dan jaminan pembayaran yang dipublikasikan dengan jelas.
Perdana Menteri memberikan instruksi lain yang mengejutkan banyak pejabat.
"Tidak ada penggusuran yang boleh terjadi sebelum setiap lembaga mengkonfirmasi bahwa tanggung jawabnya telah diselesaikan." — Perdana Menteri
Dan demikianlah kalender itu sendiri menjadi bagian dari strategi.
Pembongkaran dilarang selama periode ujian. Keluarga dengan anak usia sekolah direlokasi selama liburan sekolah untuk meminimalkan gangguan pendidikan. Warga lanjut usia yang tinggal sendirian diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan lebih awal. Keluarga menerima jadwal relokasi berbulan-bulan sebelumnya, bukan pemberitahuan mendadak.
Seluruh lingkungan dikunjungi berulang kali oleh petugas sosial, insinyur, guru, dan petugas hukum yang menjelaskan setiap langkah dari proses tersebut.
Pembangunan sebagai Peluang, Bukan Sekadar Kehilangan
Namun mungkin bagian paling luar biasa dari kisah ini adalah: Pemerintah tidak mendekati relokasi sekadar sebagai kompensasi atas kerugian. Mereka mendekatinya sebagai peluang untuk peningkatan sosial.
Banyak keluarga yang sebelumnya hidup tanpa dokumen hukum tiba-tiba menjadi pemilik tanah yang sah untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.
Sebagian pindah ke komunitas yang terorganisir dengan drainase yang lebih baik, listrik, sistem air bersih, sekolah, klinik, dan transportasi umum.
Anak-anak yang dulu harus melewati genangan air banjir untuk sampai ke sekolah kini bepergian di jalan beraspal.
Keluarga-keluarga yang sebelumnya takut kehilangan tempat tinggal mulai membangun rumah yang lebih kokoh dari yang mereka tinggalkan.
Biayanya sangat besar.
Beberapa menteri secara terbuka mengkhawatirkan beban finansialnya.
Namun Perdana Menteri menjawab mereka dengan kata-kata yang kemudian dikenang selama generasi.
"Ada pengeluaran yang melemahkan suatu bangsa, dan ada pengeluaran yang mendefinisikan kebesaran moralnya. Uang yang dikeluarkan untuk melindungi martabat rakyat tidak pernah terbuang sia-sia." — Perdana Menteri
Yang Diingat oleh Rakyat
Bertahun-tahun kemudian, jalan-jalan yang diperlebar mengubah wajah ibu kota. Lalu lintas membaik. Perdagangan berkembang pesat. Ambulans bergerak bebas. Bisnis-bisnis baru bermunculan.
Namun anehnya, ketika orang-orang berbicara tentang proyek itu, mereka tidak berbicara pertama-tama tentang aspal, jembatan, atau kelancaran arus lalu lintas.
Mereka berbicara tentang cara Pemerintah memperlakukan rakyat.
Mereka mengingat bahwa di saat yang sulit, pembangunan tidak datang hanya membawa traktor dan perintah pembongkaran. Ia datang membawa sertifikat tanah, penempatan sekolah, dukungan sosial, perencanaan, koordinasi, dan martabat.